Pengadilan Turki Gelar Persidangan Massal

Persidangan massal ini menjadi perang antara pemerintah berakar Islam dan militer pendukung sekularisme

Pengadilan Turki menggelar persidangan massal, Senin (20/10). Sebanyak 86 orang dihadapkan di persidangan dengan tuduhan merencanakan kudeta terhadap pemerintah, pemberontakan bersenjata, membiayai kelompok teror dan melakukan peledakan. Mereka dituduh menjadi bagian dari jaringan ultra-nasionalis, yang dikenal sebagai Ergenekon. Ini menjadi persidangan terbesar dalam sejarah modern Turki.

Jaksa penuntut mengungkapkan bahwa kelompok ultra-nasionalis berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap beberapa tokoh Turki dan meluncurkan serangan-serangan bom. Semua tindakan tersebut bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan saat ini. Kelompok tersebut disinyalir merencanakan sejumlah serangan untuk memprovokasi militer melakukan kudeta.

Para tersangka menghadapi sekitar 30 tuntutan, termasuk keanggotaan kelompok teroris, menghasut pemberontakan bersenjata melawan pemerintah, pembakaran, dan kepemilikan senjata ilegal.

Pengadilan massal ini digelar menyusul penyelidikan penemuan granat tangan di Istanbul Juni 2007 lalu, telah meningkatkan ketegangan antara pendukung pemerintahan berakarkan Islam pimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dan militer, yang menjadi pendukung setia negara sekuler. Di antara 86 terdakwa, sebanyak 46 di antaranya merupakan pensiunan militer, anggota asosiasi sekularis, jurnalis, akademisi, dan figur-figur bawah tanah.

Dalam dakwaan setebal 2.455 halaman menyebutkan kelompok Eregenekon bertanggung jawab atas setidaknya dua serangan kekerasan. Kelompok tersebut juga dituduh merencanakan sejumlah pembunuhan terhadap beberapa figur penting, di antaranya Erdogan, mantan kepala tentara Yasar Buyukanit, pemenang Nobel kesusasteraan 2006 Orhan Pamuk, dan Osman Baydemir, mayor Diyarbakir, kota utama kaum Kurdish di Turki.

Dalam dakwaan tersebut juga disebutkan bahwa Ergenekon secara institusional tidak terkait dengan militer Turki, namun memenetrasi posisi-posisi senior dalam tubuh tentara. Militer sendiri menyangkal adanya keterkaitan dengan kelompok teror tersebut.

Para sekularis menuduh dakwaan digunakan untuk mengintimidasi, “mendiamkan”, dan balas dendam terhadap oposisi. Sekularis garis keras, di antara mereka berasal dari kalangan tentara, mencurigai Partai Keadilan dan Pengembangan (AKP) tengah menjalankan rencana rahasia untuk memperkenalkan pemerintahan Islam di Turki.

AKP, yang menolak tuduhan berikut adanya agenda semacam itu, mengungkapkan bahwa partai tetap setia pada pemisahan antara negara dan agama.

Militer sendiri memiliki pengaruh yang signifikan dalam perpolitikan Turki. Mereka menumbangkan empat pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir dan mengancam pemerintahan Erdogan pada tahun lalu dengan alasan menyelamatkan sekularisme.

Astri Istiana Ihsan/Al Jazeera/BBC/AFP