Kubu Thaksin Bertarung di Pemilu Parlementer

PEMERINTAHAN baru Thailand pimpinan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva kembali harus mengalami ujian kekuatan politik. Setelah pada masa awal, kesolidan pemerintah diuji dengan aksi pendukung Thaksin Shinawatra, Front Demokrasi Bersatu Melawan Kediktatoran (UDD), kali ini pemerintahan koalisi Abhisit harus kembali bertarung merebut suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu parlementer yang digelar Minggu (11/1).

Pemungutan suara yang akan memperebutkan 29 kursi parlemen ini dibuka sejak pukul 08.00 di 22 provinsi di Thailand. Sebanyak 83 kandidat dari 13 partai akan memperubutkan kursi yang tersedia. Partai Demokrat pimpinan Abhisit berharap bisa meraup sebanyak mungkin suara untuk menyingkirkan oposisi yang akan terus berusaha menggoyongkan pemerintahannya.

Tampak trauma dengan pengalaman-pengalaman buruk Thailand yang hampir setahun terakhir selalu dirundung aksi unjuk rasa, pemilu parlementer kali ini juga digelar dalam pengawasan ketat aparat keamanan.

Deputi Polisi Nasional Wichian Potphosri mengatakan, lebih dari 34 ribu aparat polisi akan dikerahkan untuk mengamankan situasi, khususnya di tempat-tempat pemilihan.

Mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan, pada hari pelaksanaan pemilu, pemerintah juga melarang konsumsi alkohol. Namun, sejauh ini situasi di Thailand dilaporkan masih dalam keadaan aman dan tenang, hanya terjadi sejumlah kasus ringan. "Kami belum menerima adanya protes yang serius, kecuali hilangnya kotak pemilihan dan 11 kasus distribusi ilegal alkohol," kata Wichian kepada AFP.

Sehari sebelumnya, sebanyak 10 orang juga ditangkap karena melakukan keributan di depan kantor Partai Demokrat di Provinsi Lamphun Utara.

Sejak diangkatnya Abhisit menjadi perdana menteri menggantikan Somchai Wongsawat Desember tahun lalu, Partai Demokrat tampaknya berusaha keras untuk kembali menancapkan kuku dalam perpolitikan Thailand. Partai Demokrat mengalami kekalahan besar dari partai Thaksin, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), pada pemilu 2007. Partai Demokrat kembali bersuara setelah pengadilan melarang PPP dan segenap jajaran elitenya terlibat dalam politik karena terbukti melakukan kecurangan dalam pemilu 2007 lalu.

Dari 29 kursi yang diperebutkan, 13 di antaranya merupakan bekas kekuasaan PPP yang kini membentuk oposisi dalam kelompok baru Partai Puea Thai, dan 16 lainnya dipegang oleh aliansi PPP, yakni Partai Chart Thai, yang juga mendapat larangan berpolitik. Deputi Partai Demokrat Suthep Thaungsuban berharap koalisi mereka bisa memenangkan setidaknya 20 kursi.

Di hari yang sama, penduduk Kota Bangkok juga menghadapi pemilihan Gubernur, setelah pemerintahan Apirak Kosayodhin, yang juga pemimpin deputi Partai Demokrat, mengundurkan diri karena tuduhan korupsi.

Astri Ihsan/AFP/AP/BBC/ChannelNews