Ketika Senator Hillary Clinton nanti resmi menjadi Menteri Luar Negeri, hal terakhir yang akan dibutuhkannya adalah sebuah pengalihan kontroversi etika. Hillary harus mengatasi persimpangan yang aneh antara jabatan barunya dengan aktivitas amal dan usaha suaminya, mantan Presiden Bill Clinton.
Bulan lalu, Bill Clinton mengungkap nama lebih dari 200 ribu pendonor yayasannya. Ini merupakan langkah positif terhadap transparansi yang diakui presiden terpilih Barack Obama tegaskan sebelum memilih Hillary. Namun, banyak pula yang gelisah pada potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi ke depannya.
Daftar nama pendonor Clinton tersebut melibatkan nilai jutaan dolar, termasuk kontribusi dari pemerintahan di Timur Tengah, India, Nigeria, Ukraina, dan Kanada, serta figur-figur internasional yang memiliki kepentingan dengan kebijakan yang akan diterapkan Hillary.
Lima halaman perjanjian ditandatangani oleh perwakilan Clinton dan Obama dapat menjadi pengikat. Sebagai contoh, imbauan untuk mengungkap “kontributor-kontributor baru” untuk program yayasan Clinton. Tidak perlu mengungkapkan berapa jumlah pemberian mereka atau kapan kontribusi itu dilakukan.
Penyingkapan pengumpulan amal dan dana-dana pribadi yang relevan dari yayasan tersebut harus dilakukan bulanan, atau setidaknya empat kali setahun, bukan hanya setahun sekali. Penasihat Gedung Putih juga akan mengambil peran yang lebih besar dalam menyaring pidato dan kesepakatan Clinton sebelum setiap cek diterima.
Clinton telah setuju untuk mengurangi pengumpulan dana dan peran administratifnya. Proyek internasional tidak akan lagi menerima kontribusi dari pemerintahan asing. Ini adalah pergerakan yang cukup bijaksana.
Hillary juga harus menjelaskan dengan empatik mengenai masa lalu dan masa depan pendukung suaminya, serta menjamin bahwa pekerjaan suaminya tidak akan mendapatkan perlakukan istimewa dari Departemen Luar Negeri. Meski begitu, semua percaya kemampuan Hillary sebagai Menlu nantinya.
Usaha Clinton sejak meninggalkan Gedung Putih untuk membantu memerangi AIDS, malaria, dan malnutrisi juga patut diapresiasi, meski dia diharuskan menerapkan transparansi yang lebih besar dan mendapat lebih banyak batasan ketimbang mantan-mantan presiden lainnya. Setiap orang harus menyadari tiadanya solusi sempurna untuk dilema ini. n
Astri Ihsan/IHT
No comments:
Post a Comment