Kosovo Gelar Pemilu Pertamanya

KOSOVO akhirnya menggelar pemilu pertamanya, Minggu (15/11). Ini merupakan momen bersejarah bagi Kosovo sejak mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia setahun lalu. Lebih dari 1,5 juta memiliki hak suara untuk memilih walikota dan anggota dewan lokal di 36 kota di Kosovo.

Belum ada hasil resmi pemenang pemilu, Senin (16/11). Namun partai kolisi, Partai Demokratik Kosovo (PDK), yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hashim Thaci, telah mengklaim kemenangan.

“Saya sangat gembira untuk mengumumkan bahwa Partai Demokratik Kosovo adalah pemenang meyakinkan dari pemilu ini,” kata wakil ketua PDK, Hajredin Kuci, dalam konferensi pers yang disiarkan RTK TV, seperti dilansir BBC.

Pemilu lokal ini dianggap sebagai ujian kunci bagi Kosovo, yang ingin mengukuhkan diri sebagai negara berdemokrasi penuh dan dapat diterima dunia. Sejauh ini baru 63 negara, termasuk AS dan sebagian besar anggota Uni Eropa, yang mengakui Kosovo sebagai sebuah negara merdeka.

“Hari ini kita menunjukkan bahwa negara kita dan warganya layak meraih kemerdekaan, demokrasi, dan perspektif Uni Eropa,” kata Thaci dikutip Al Jazeera..

Sayangya, seperti dilaporkan BBC, partisipasi pemilu ini rendah, mencapai 45 persen. Menurut para analis, hal ini merefleksikan banyaknya kekecewaan warga Kosovo terhadap pemimpin mereka yang dianggap gagal untuk meningkatkan ekonomi negara termiskin di Eropa ini.

“Keyakinan hilang di Kosovo karena tingginya korupsi dalam partai politik. Orang-orang yang memilih hari ini adalah khususnya para militan partai,” kata Halil Matoshi, seorang analis politik.

Partisipasi warga Serbia Kosovo memang kecil. Pemerintah Serbia mengimbau mereka untuk tidak ikut pemilu karena itu akan berarti melegitimasi kemerdekaan Kosovo. Hingga kini, Serbia memang masih belum mengakui pemisahan diri Kosovo.

“Ketika presiden saya, pemerintahan saya, dan gereja saya di Belgrade mengatakan jangan memilih, tentu saja saya tidak akan memilih,” kata Sneza Markovic, warga Mitrovica di Kosovo utara.

Ada sekitar 120 ribu warga Serbia, khususnya etnis Kin, yang tinggal di Kosovo. Mereka menolak deklarasi kemerdekaan dan mendapat sokongan dari pemerintah Belgrade, termasuk dukungan finansial.

Kosovo menggelar pemilu di tengah-tengah situasi negara yang sangat buruk, dengan tingkat pengangguran mencapai 40 persen. Banyak pemuda Kosovo memilih untuk pergi dan mencari kerja di luar negeri.

“Kita butuh air, jalan yang lebih baik, dan elevator di apartemen kami, yang menjadi tugas kotamadya. Persoalan kemerdekaan telah berakhir dan rakyat butuh pekerjaan sekarang,” ujar salah seorang pemilih, Hasim Canolli, di ibukota Pristina.

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008, sembilan tahun setelah NATO mengebom pasukan Serbia untuk menghentikan pembunuhan etnis Albania. Setelah perang berakhir pada 1999, pemilu Kosovo dijalankan oleh Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE). Ini merupakan pemilu pertama yang digelar otoritas lokal.

Astri Ihsan/Reuters/BBC/Al Jazeera